Demo Tuntut Tur
Presisinews.Com | Simalungun – Ratusan massa yang terdiri dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bosar Nauli Peduli Rakyat serta beberapa Anggota Maujana Nagori Bosar Nauli adakan aksi unjuk rasa menuntut 8 poin penting dan salah satunya meminta Pangulu Nagori Bosar Nauli Heppi Nurnatalia Sidauruk segera dilengserkan atau di copot dari jabatannya dengan alasan Arogansi dan diduga korupsi Dana Desa hingga berbuat semena mena di Nagori yang sehingga meresahkan warga.
Para pendemo ini pun menyambangi 3 titik lokasi yang diawali dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (DPMN) lanjut ke Kantor Bupati Simalungun dan berakhir di Polres Simalungun,Jumat (27/12/2024).
Di Kantor DPMN situasi hampir memanas,
massa Aksi bersikeras masuk ke dalam kantor DPMN dan harus bertemu dengan Sarimuda Purba selaku Kadis DPMN, namun massa hanya bertemu Kennedy Silalahi Kabid Pemerintahan Nagori dengan alasan Kepala Dinas lagi mengikuti perayaan Natal.Tidak banyak aspirasi yang disuarakan rakyat dalam kesempatan tersebut, namun salah satu pendemo mengaku Boru Sianturi dengan berurai air mata menyampaikan jeritan hatinya.
“Perlu semua ketahui saat ini ada keluarga dan anak anak kami yang kami tinggal hanya demi mencari keadilan, kami tidak tau harus mengadu kemana lagi atas sikap pangulu kami yang arogan dan tidak mengayomi, bahkan yang lebih menyakitkan ibu mertua saya sedang kondisi sakit parah dengan ekonomi yang sangat lemah justru pangulu mengalihkan Bansos kepada orang orang nya yang masih bisa bekerja dengan baik, selain itu dia ini mengalihkan jabatan Perangkat Desa kepada keluarganya, suami saya sendiri korban pemberhentian dengan alasan tidak jelas, maka demi keadilan kami
meminta kepada Bapak Bupati Simalungun agar segara memberhentikan Pangulu kami, kami tak sudi lagi dipimpin itu” tandasnya.
Didepan Kantor Bupati Simalungun, massa kembali menyuarakan jeritan hatinya, bahkan Dedy Shandika Sinaga dengan gamblang membuka hampir semua kebobrokan hingga dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pangulu Heppi Nurnatalia Sidauruk.
“Saya adalah Dedi Sinaga Kaur Pemerintahan yang dipecat oleh Pangulu Bosar Nauli Heppi Nurnatalia Sidauruk karera tidak mau menandatangani korup laporan fiktif, banyak korupsi dan laporan fiktif yang dipaksa saya tanda tangan, tapi apa, saya takut pada Tuhan, saya lebih baik bermusuhan kepada satu orang dari pada mengkhianati rakyat. Apa saja korupsinya, banyak, pengadaan kursi rapat 50 unit tapi yang datang 30 unit, sisanya kemana, anggaran untuk kepemudaan berkisar 14 juta mulai 2023 kemana dananya, pengadaan ATK tidak jelas dan rekanan palsu, dia membuat Aspri nya atas nama Lusi yang menjadi rekanan pengadaan ATK, pengadaan Laptop 2 unit namun kenyataannya sekarang kita tidak punya Laptop, kemana uang itu semua, saya berani disini karena fakta yang saya sampaikan bukan opini, saya berani berjuang karena rakyat, jadi kami mohon kepada APH agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini” tandas Dedy.
Selain itu, Dedy Shandika Sinaga juga mengungkap fakta pemecatannya, “Dalam satu bulan saja saya langsung mendapatkan Surat Peringatan ke satu dua hingga pemecatan, padahal pemberhentian perangkat harus dilengkapi syarat materil dan formil, sementara pak Camat Hatonduhan saja tidak tahu kalau saya sudah diberhentikan, tapi saya ingin bertanya kepada pak kepala dinas sebenarnya berapa kalian dibayar agar saya bisa dipecat, buktinya gaji saya mulai bulan Oktober dan BPJS sudah diputus, sementara saya konfirmasi camat perangkat tidak bisa diganti tanpa rekomendasi Camat, ada apa ini semua,jadi terkait semua yang saya sampaikan kami minta Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat Kabupaten Simalungun segera selidiki dan ungkap semua permasalahan di Bosar Nauli” kata Dedy.
Selanjutnya Pimpinan Aksi Susilo Atmaja Purba menyampaikan 8 poin penting sebagai tuntutan aksi, namun sebelum hal tersebut disampaikan dimuka umum aktivis yang kerap disapa Purba Blankon ini mengajak seluruh peserta aksi melantunkan lagu perjuangan Bangsa Indonesia “Pada mu Negeri”, ajakan tersebut sebagai bukti kecintaan rakyat atas tanah kelahiran yang diberikan nenek moyangnya sehingga harus diperjuangkan dengan penuh semangat, hal tersebut pun menghipnotis situasi hingga beberapa peserta meneteskan air mata, “Rakyat bersatu singkirkan pemimpin kepala batu, rakyat bersatu singkirkan pangulu Heppi Sidauruk, Merdeka, Merdekaa Merdekaaa, kepalkan tangan mu sebagai bukti semangat perjuangan mu dan lantunkan lagu perjuangan mu, hidup rakyaaat,hidup rakyaaat”, seru purba Blankon dengan suara lantang disambut warga dengan seruan Merdeka.
Setelahnya lebih detail, dalam aksi demo tersebut disampaikan beberapa poin tuntutan masyarakat dan mahasiswa diantaranya:
1. Meminta Aparat Penegak Hukum segera lakukan penyelidikan dugaan korupsi
Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang viral di media sosial terkait pengadaan 2
Unit Laptop dan pengadaan kursi yang terungkap setelah salah satu Kaur
Pemerintahan yang coba dipecat hingga buka suara di Media Sosial.
2. Atas nama kebenaran dan keadilan, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bosar
Nauli Peduli Jeritan Rakyat meminta agar Kapala Urusan (kaur) Pemerintahan
atas Nama Dedy Shandika Sinaga yang sebelumnya di pecat karena tidak
bersedia menandatangani dan mempertanggungjawabkan LPJ Dana Desa yang tidak jelas dan berbau korupsi, segera dikembalikan bekerja seperti semula, adapun hak dan kewajibannya sebagai Perangkat Nagori dikembalikan, Sementara Pangulu Bosar Nauli Heppi Sidauruk yang telah bersikap arogan dbertindak semena mena harus dihukum sesuai Undang-undang yang berlaku.
3. Meminta Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polsek Tanah Jawa Resor
Simalungun, segera memproses DUMAS yang dilayangkan masyarakat Bosar
Nauli beberapa bulan yang lalu terkait pengalihan bantuan sosial (Bansos) yang
bersumber dari Kementerian Sosial, dimana hingga saat ini nasib masyarakat
yang berasnya dialihkan tidak jelas nasibnya.
4. Diduga karena iming-iming uang dan ada konspirasi buruk, akhirnya Pangulu
lebih perduli dan memihak dengan pihak luar yang mengaku memiliki
keputusan Mahkamah Agung dengan putusan memenangkan perkara tanah di
Dusun Sukajadi dan Dusun Rondang di Nagori Bosar Nauli, sementara warga
sudah menduduki lahan tersebut puluhan tahun, meskipun Pangulu adalah
warga pendatang beberapa tahun di Desa tersebut justru tidak ada koordinasi
dengan para tokoh masyarakat dan justru membuat surat edaran agar
masyarakat mengosongkan rumah dan lahan masing-masing, hal tersebut
memicu amarah masyarakat sehingga membuat suasana di 2 Dusun tersebut
huru-hara, maka atas nama keadilan dan kebenaran kami masyarakat meminta
agar Pangulu Bosar Nauli nama Heppi Nurnatalia Sidauruk segera dipecat dari
jabatannya demi menjaga ketertiban masyarakat umum.
5. Meminta aparat penegak hukum segera menangkap Erwin Sinaga (Suami
Pangulu Bosar Nauli) dan mengungkapkan dugaan keterlibatan Pangulu yang
saat ini dilaporkan atas kasus dugaan pemalsuan dokumen Tanah milik GM
Hamonangan Sinaga, adapun laporan tersebut dijatuhkan mulai 23 Oktober
2024.
6. Meminta Aparat Penegak Hukum mengusut Anggaran BUMNag Bosar Nauli
sejumlah 170.000.000 rupiah yang diperuntukkan untuk usaha Jual Beli Pupuk, sementara kios milik BUMNag ini terpantau warga hampir setiap hari tidak ada
aktivitas jual beli dan meminta melakukan Evaluasi terhadap Pengurus
BUMNag milik Nagori Bosar Nauli khususnya Ketua BUMNag atas nama Erwin Sinaga yang ternyata suami dari Pangulu Nagori Bosar Nauli yang dinilai tidak
becus mengelola BUMNag hingga tidak ada kontribusi ke masyarakat.
7. Meminta Bapak Bupati Simalungun agar segera turun langsung mengecek
Pangulu Bosar Nauli atas tindakan yang telah dilakukan sehingga menyebabkan
masyarakat resah, dalam hal ini mendesak Bapak Bupati Simalungun
mengganti Pangulu Bosar Nauli dalam waktu dekat.
8. Meminta Bapak Kapolres Simalungun agar turun langsung untuk melakukan
evaluasi terhadap anggotanya khususnya Polsek Tanah yang dimana adanya
laporan DUMAS dari masyarakat yang sampai hari ini tidak di proses kasusnya
bahkan tidak ada informasi sedikit terkait DUMAS yang dilaporkan, dalam hal ini
kami juga mengecam Kapolsek Tanah Jawa.
Menjawab tuntutan tersebut, atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kabid Pemerintahan Nagori Kennedy Silalahi berjanji akan menyampaikan 8 poin tuntutan kepada pimpinannya, dan ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai regulasi yang ada, atas tanggapan Kennedy, perwakilan Mahasiswa Andri Napitupulu meminta agar Pemerintah memberikan jawaban yang kongkrit, “Para orangtua kami disini butuh jawaban kongkrit pak, tidak perlu lagi diskusi, sesuai perintah bapak Presiden Prabowo segera tangkap dan pecat para pelaku korupsi, kalian juga sebagai perwakilan pemerintah pusat di Kabupaten harus menjalankan itu, tidak lebih hebat pangulu dari pada kalian, jangan sampai Simalungun berduka khususnya di Bosar Nauli, dan kami dari mahasiswa meminta meminta agar ini jangan menjadi isi nasional” tandas Andry.
Selanjutnya setelah diskusi, melalui salah satu aktivis.bung Gullit Saragih, meminta kepada DPMN segera membuat tindakan, “Diatas mekanisme ada kebijakan pak, kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, jangan kalian bilang lagi mekanisme dan regulasi yang ada, emang selama ini kalian kemana, ini rakyat sudah berkali kali buat aksi, jadi bukan saatnya lagi bicara mekanisme dan regulasi tapi jika bapak tinggal di Tanoh Habonaron Do Bona ini maka lakukan lah tindakan nyata, jadi surat tuntutan kami ini sudah sampai ke pak Kadis DPMN dan pak Bupati Simalungun, surat petisi kami juga sudah sampaikan maka kami hanya butuh satu tindakan yaitu copot Pangulu Bosar Nauli, bukan koordinasi yang kami minta, Bapak selaku Kabid berhak menindak seluruh 386 Pangulu di Simalungun ini, jadi disini kami berikan waktu 3×24 jam untuk membuat keadilan bagi rakyat Bosar Nauli jika tidak maka jangan salahkan jika kami para mahasiswa dan para Lembaga Swadaya Masyarakat serta rakyat Bosar Nauli melakukan tindakan yang tidak diinginkan” tegas bung Gullit disambut warga dengan kalimat setuju.
Atas hal itu, Kennedy Silalahi pastikan akan menyampaikan seluruh Aspira rakyat kepada pimpinan, ia juga berjanji akan hadir ke Bosar Nauli, dan berupaya menyelesaikan permasalah sesuai mekanisme yang ada.
Selanjutnya para aksi lakukan orasi di depan kantor Polres Simalungun dengan penekanan agar lakukan penindakan hukum khususnya dugaan tindak pidana korupsi dan pemalsuan dokumen yang melibatkan suami Pangulu, serta segera proses Dumas yang dilayangkan masyarakat.setelahnya masyarakat kembali ke kampung halaman dengan tertib dan teratur. (Japen Sipayung)
